Pelaksanaan Padat Karya Tunai 2018 di Kabupaten Mamuju Tengah

Posted on

30 persen dana desa untuk upah masyarakat? Berikut penjelasan Program Padat Karya Tunai 2018

Dana Desa yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN minimal 30% wajib digunakan untuk pembayaran upah Pekerja

30 persen upah pekerja dikeluarkan dari setiap program pembangunan infrastruktur yang menggunakan Dana Desa dari APBN

Padat Karya Tunai atau Cash For Work yaitu Program Pemerintah yang melibatkan masyarakat untuk turut membangun infrastruktur .

Di mamuju Tengah Pemerintah Desa Wajib melaksanakan padat karya tunai tahun 2018.

Sasaran Pelaksana Padat Karya Tunai adalah

Penganggur, yaitu penduduk setempat yang tidak bekerja

Setengah penganggur, yaitu penduduk setempat yang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam perminggu dan masih besedia menerima pekerjaan.

Penduduk miskin, yaitu penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan

Stunting, yaitu penduduk yang memiliki balita bermasalah gizi.

Upah Pekerja atau penduduk ditentukan oleh desa berdasarkan dengan Standar Upah Lokal di desa tersebut

Lalu, bagaimana menghitung 30 persen HOK atau Hari Orang Kerja?

Caranya adalah Upah Kerja Dibagi dengan jumlah total biaya lalu dikalikan dengan 100.

Jika desa telah menetapkan APBDesa tetapi tidak terdapat Padat Karya Tunai didalamnya Maka desa Wajib melakukan revisi dan menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan 2018.

Melalui Padat karya Tunai 2018, Desa dapat meminimalisir penggunaan alat berat dalam pembangunan infrasturktur dan digantikan oleh penduduk sekaligus perekonomian penduduk desa tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *